HMI gelar diskusi “18 kebohongan Pemerintah”.
Makassar.- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) Bongaya Cabang Gowa Raya. Menggelar Dialog Terbuka mengupas Issue,”18 Kebohongan Pemerintah” di Warung Kopi (Warkop) Cappo di Jalan ST. Alauddin, Minggu ,(23/1/11), lalu.
Pembicara yang hadir, diantaranya Mujiburrahman, S.Sos.I, M.Si, Anggota DPRD Kota Makassar, Fadli Andi Yusuf, Praktisi Media, serta Attock Suharto,S.Sos.i, MS,i. Dosen IAIN DatuKarama Palu, yang juga Sekretaris KNPI Makassar.
Mujibburahman, menilai gerakan sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam lintas agama merupakan gerakan moral melihat kegagalan kinerja pemerintahan, Ia menepis anggapan bahwa gerakan lintas agama adalah gerakan politisisasi.
Menurutnya,”Krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono, disebabkan karena SBY tampil sebagai pahlawan dalam setiap permasalahan, tanpa memberikan distribusi kepercayaan Menterinya guna menjalankan peranan dan fungsinya, sehingga para tokoh lintas agama mengungkapkan kebohongan pemerintah yang lama dan baru sebagai bentuk gerakan moral. Terlepas dari para tokoh tersebut, pernah menjadi pendukung dari salah satu calon presiden yang gagal dalam Pemilihan Presiden (PILPRES) lalu,”.
Hal yang sama, diungkapkan Fadli, ia menilai para tokoh agama yang tergabung dalam lintas agama mengungkapkan kebohongan lama dan baru pemerintahan SBY sebagai bentuk gerakan moral dalam mengawali amanat konstitusi.
Namun, ia menyayangkan isu kebohongan pemerintahan itu yang dikemukakan sejumlah tokoh lintas agama itu, tertutupi dengan isu Gayus Tambunan di sejumlah media. Mengenai Objektifitas media, ia berpendapat media tetap objektif tergantung bagaimana ia menelaha sebuah peristiwa itu sendiri.
Sementara, pandangan berbeda diungkapkan Attock, menurutnya, pengungkapan kebohongan pemerintah oleh lintas agama bukanlah gerakan moral, tetapi ada nuansa politisisasi didalamnya. “Banyak diantara tokoh lintas agama yang ikut serta menjadi pendukung salah satu calon Presiden yang gagal dalam pertarungan Pemilihan Presiden (PILPRES) lalu, sehingga indikasi nuansa politis dari pengungkapan kebohongan pemerintah lebih bernuansa politisasi dibandingkan gerakan moral,” ujarnya.
Dalam diskusi ini pula, mengemuka peranan media dalam menyikapi berbagai isu-isu nasional yang terkesan di rekonstruksi sesuai dari kepentingan pemilik media.
Peserta yang hadir, berasal dari sejumlah elemen mahasiswa, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se- Makassar, serta sejumlah kader HMI Cabang Gowa Raya.