26 July 2011

Dugaan Korupsi ADD, Warga Tagih Kejari

SINJAI, FAJAR -- Warga Desa Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan bersama dan elemen mahasiswa yang tergabung dalam Front Pejuang Keadilan (FPK) mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai, Senin, 18 Juli. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan tindak lanjut laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa (Kades) mereka, Subhan.

Mereka melaporkan Kadesnya ke Kejari Sinjai terkait penggunaan  Alokasi Dana Desa (ADD) 2008 dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 2008 dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 2009- 2010. Pengunjuk rasa menggelar orasi di Kejari Sinjai. Mereka juga mendesak Kepala Kejari Sinjai, Ridwan Marzuki SH untuk menemui mereka.

"Kami mendesak agar Kejari Sinjai berkomitmen dalam mengusut dugaan Korupsi yang diduga dilakukan Kepala Desa Buhung Pitue. Sebab pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut tidak transparan dalam penggunaannya," ungkap Rival Effendi, salah seorang pengunjuk rasa saat orasi.

Kajari Sinjai, Ridwan Marzuki saat menemui pengunjuk rasa, mengatakan, untuk kasus dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa Buhung Pitue, saat ini sementara dalam penyelidikan. "Sebenarnya kasus itu sudah ditindak lanjuti, bahkan besok (hari ini red,) Kejari akan meminta keterangan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) mengenai kasus ini. Usai mendengar keterangan Bawasda, kami akan meninjau ke lapangan," janjinya.

Saat ini, lanjut Kajari, pihaknya telah memanggil sejumlah saksi. Tujuannya untuk menggali keterlibatan pihak lainnya, termasuk kemungkinan ada orang lain lagi, di atas kepala desa yang terlibat.

Dari Kantor Kejari, pengunjuk rasa melanjutkan aksinya di Gedung DPRD Sinjai. Di DPRD, mereka ditemui anggota tim penerima aspirasi, M Arifin HKS. Menurut Arifin, apa yang menjadi tuntutan masyarakat itu sudah direspons. Bahkan DPRD Sinjai telah memanggil pihak yang terkait membahas persoalan tersebut.

Pengunjuk rasa juga mendatangi Kantor Bupati Sinjai. Mereka diterima Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Sinjai, Lukman Mannan. "Tuntutan untuk mencopot Kepala Desa Buhung Pitue, Subhan, itu harus sesuai mekanisme hukum. Karena sementara ditangani Kejari, kita tunggu saja proses hukum yang berjalan. Bila terbukti, Bupati tentu akan mencopotnya," jawab Lukman.

Kepala Desa Buhung Pitue, Subhan, yang dikonfirmasi melalui ponselnya mengaku, dia sudah memberikan keterangan. "Saya sudah dipanggil Kejari untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut," kata Subhan.

Soal desakan pencopotan dirinya, Subhan mengatakan, keinginan tersebut hanya dari segelintir orang. "Mereka itu yang tak pernah mengakui keberhasilan pemerintahan desa yang saya pimpin," ungkapnya. (eds)

No comments:

Post a Comment